Statistik Kemiskinan dan Rasa Tak Percaya: Antara Angka, Kenyataan, dan Tanggung Jawab Pemerintah

Berita perbedaan data kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia kembali mengemuka. Versi BPS menyebutkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 berada di angka 8,47%, sementara laporan Bank Dunia menyebutkan sekitar 60 hingga 68 persen warga Indonesia masih hidup dalam kategori miskin menurut standar global. Tak pelak, selisih angka yang amat besar ini menimbulkan kebingungan sekaligus keraguan dari banyak pihak.

Masyarakat awam mungkin tak terlalu memahami bagaimana metodologi penghitungan kemiskinan dilakukan. Tapi satu hal yang pasti: mereka tahu betul bagaimana rasanya hidup makin susah, harga bahan pokok naik, pekerjaan tak menentu, sementara PHK selalu terdengar setiap hari, dan tuntutan ekonomi bertambah dari segala sisi. Maka wajar bila banyak yang lebih percaya pada laporan internasional yang seolah lebih “jujur” menyuarakan penderitaan mereka.

Padahal, jika dilihat dari sisi teknis, data yang dikeluarkan BPS tidak bisa disebut salah. Metodologi yang digunakan berdasarkan kebutuhan dasar lokal, mengikuti pengeluaran minimum untuk hidup layak versi Indonesia. Data ini pun penting untuk kebijakan nasional. Tetapi, kesenjangan terasa lebar ketika realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang secara statistik “tidak miskin”, namun nyatanya hidup dalam kerentanan ekstrem. Gaji pas-pasan, pekerjaan serabutan, dan ketiadaan jaminan sosial membuat mereka bisa jatuh miskin kapan saja.

Masalah menjadi rumit ketika pemerintah terkesan sibuk membela angka, alih-alih mendengar keluhan warganya. Ketidakpuasan masyarakat bukan hanya soal angka, tapi akumulasi rasa lelah menghadapi beban ekonomi yang makin berat. Dari pemutusan hubungan kerja (PHK), biaya pendidikan yang tinggi, sampai tekanan pajak yang makin terasa, semua menambah keresahan publik.

Di saat bersamaan, korupsi tak kunjung diberantas secara tuntas. Proyek-proyek besar dan infrastruktur megah terus berjalan, tapi kebutuhan dasar rakyat seperti pangan terjangkau, lapangan kerja yang stabil, dan layanan kesehatan yang layak masih sering terabaikan. Wajar jika masyarakat merasa kehilangan kepercayaan.

Maka seharusnya, di tengah perbedaan data dan persepsi, pemerintah lebih fokus pada apa yang bisa diperbaiki. Menentukan garis kemiskinan secara akurat memang penting, karena itu akan berpengaruh pada siapa yang mendapat bantuan, bagaimana kebijakan dirancang, dan program apa yang perlu diprioritaskan. Tetapi, lebih penting lagi adalah bagaimana data itu digunakan untuk benar-benar menolong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan struktural.

Sudah saatnya pemerintah berhenti defensif dan mulai mendengarkan dengan hati terbuka. Angka boleh jadi berpihak pada definisi teknis, tetapi suara rakyat adalah indikator moral yang tak bisa diabaikan. Masyarakat butuh bukti bahwa negara hadir dan peduli, bukan hanya lewat statistik, tapi lewat perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

🧩 Penutup:

Ketika angka dan kenyataan tidak sejalan, maka kepercayaan publik pun ikut goyah. Namun di balik perbedaan itu, ada kesempatan besar untuk membangun kembali harapan: dengan cara yang jujur, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Mari berharap, pemerintah memilih jalan itu.