Mengapa Hutan Indonesia Terus Gundul? Kegagalan Reboisasi dan Keterancaman Rakyat dari Bencana Ekologis

I. Pendahuluan: Memutus Lingkaran Setan Bencana

Sejak bangku sekolah dasar hingga bangku kuliah, kita diajari satu pelajaran fundamental: pembabatan hutan tanpa kendali akan menyebabkan banjir. Hari ini, kebenaran elementer itu terulang menjadi tragedi. Ketika bencana Sumatera, bencana hidrometeorologi (banjir bandang dan longsor) melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menelan korban jiwa dan kerugian besar, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: Apakah ini murni bencana alam, atau bencana yang kita undang sendiri?

Tragedi ini bukanlah rutinitas alam, melainkan sebuah Bencana Ekologis, gabungan antara anomali cuaca ekstrem (seperti Siklon Tropis Senyar) dan kondisi lingkungan yang sudah compang-camping akibat alih fungsi lahan. Fakta bahwa hutan Indonesia semakin sempit, sementara program reboisasi tak pernah terdengar berhasil atau berkelanjutan, menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam cara kita memperlakukan alam. Negara dan rakyat Indonesia seharusnya dilindungi, bukan hanya dari ancaman fisik, tetapi juga dari bencana yang diakibatkan oleh keserakahan.

II. Dekonstruksi Narasi: Dari Bencana Alam Menjadi Bencana Ekologis

Mengapa Kita Selalu Bersembunyi di Balik "Takdir"?

Setiap kali bencana besar datang, narasi yang dominan seringkali bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem. Siklon tropis akhirnya menjadi alasan bahwa bencana itu karena alam yang seolah bertindak kejam. Ini adalah pola yang berbahaya: mengalihkan perhatian dari masalah struktural berupa kerusakan lingkungan.

Padahal, dalam bencana yang terjadi, temuan lapangan seperti gelondongan kayu yang hanyut adalah bukti tak terbantahkan. Kayu gelondongan itu bukan berasal dari penebangan legal yang tertata, melainkan indikasi kuat pembabatan hutan liar atau pembukaan lahan di area hulu. Hal ini menambah bukti bahwa faktor perusakan hutan memiliki andil besar sebagai pemicu dan pemberat dampak bencana.

Fungsi Hutan yang Terampas oleh Alih Fungsi Lahan

Hutan tropis adalah organ vital bagi ekosistem, berfungsi ganda sebagai penyerap air (sponge) dan pengikat tanah. Ketika hutan digantikan oleh perkebunan monokultur (seperti sawit) atau area tambang, fungsi ini hilang total.

Peringatan dari WALHI sudah bertahun-tahun terdengar: Banjir akibat Deforestasi adalah konsekuensi dari Alih Fungsi Hutan yang masif. Hutan yang dibuka untuk kepentingan sawit, pertambangan, dan pembalakan liar, mengubah tanah menjadi rentan erosi dan longsor. Ketika hujan ekstrem datang, tanah tidak lagi mampu menahan air, sehingga menghasilkan banjir bandang yang merusak dan mematikan.

III. Bencana di Atas Kertas: Kegagalan Program Reboisasi

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa setelah penebangan, harus ada upaya reboisasi. Namun, kontradiksi yang terjadi di lapangan sangat mencolok: deforestasi terus berjalan cepat, sementara upaya penanaman kembali dan rehabilitasi lahan seolah jalan di tempat.

Tantangan dan Hambatan Reboisasi di Indonesia

Kegagalan Reboisasi Indonesia bukan hanya masalah kemauan, tetapi juga masalah implementasi yang struktural:

 * Pendanaan Tidak Tepat Sasaran: Meskipun dana yang dialokasikan untuk program rehabilitasi seringkali besar, implementasinya sering terhambat birokrasi, atau bahkan disalahgunakan, sehingga hanya menjadi "proyek di atas kertas" tanpa hasil yang signifikan di lapangan.

 * Kualitas Penanaman yang Buruk: Banyak program reboisasi hanya fokus pada jumlah bibit yang ditanam, bukan pada kelangsungan hidup ekosistem. Penanaman yang tidak sesuai dengan jenis flora lokal atau yang hanya menanam monokultur tidak akan pernah mengembalikan fungsi ekologis hutan secara utuh.

 * Ancaman Berulang: Lahan yang sudah susah payah direboisasi, seringkali kembali dijarah atau diokupasi untuk kepentingan ekspansi industri atau pembalakan liar, menjadikan upaya ini sia-sia.

Tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk melindungi lahan yang telah direboisasi, upaya restorasi hanya akan menjadi siklus pengeluaran anggaran yang tidak efektif.

IV. Peran Fundamental Negara: Melindungi Rakyat dari Bencana

Negara memiliki kewajiban mendasar yang tercantum dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan ini harus meluas dari ancaman fisik hingga ancaman ekologis. Bencana yang menewaskan rakyat karena kegagalan menjaga lingkungan adalah bentuk kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan.

Untuk memulihkan dan melindungi rakyat dari ancaman bencana ekologis, diperlukan langkah-langkah struktural, seperti yang telah lama diusulkan oleh organisasi lingkungan:

 * Audit dan Cabut Izin Usaha: Lakukan peninjauan mendalam terhadap semua izin perkebunan sawit, tambang, dan kehutanan yang berada di kawasan sensitif, hutan lindung, atau kawasan rawan bencana. Izin yang terbukti merusak harus dicabut.

 * Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Tindak tegas korporasi atau individu yang terbukti merusak lingkungan dan menjadi pemicu bencana (termasuk pelaku ilegal logging dan tambang tanpa izin). Hilangkan impunitas bagi perusak lingkungan.

 * Tata Ruang Berbasis Ekologi: Prioritaskan fungsi lingkungan dalam setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Fungsi kawasan lindung harus dipertahankan sebagai benteng pertahanan terakhir terhadap bencana.

V. Kesimpulan dan Panggilan Aksi

Bencana yang menimpa Sumatera dan wilayah lain adalah lonceng peringatan keras. Ini adalah hasil dari akumulasi deforestasi yang telah mengorbankan keselamatan rakyat demi keuntungan segelintir pihak. Sudah saatnya Indonesia berhenti bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem.

Sudah waktunya kita menuntut implementasi program restorasi yang benar, bukan sekadar proyek pencitraan. Perlindungan rakyat dari bencana dimulai dari perlindungan hutan, dan hal itu harus menjadi prioritas utama negara.