Bendera One Piece dan Kebebasan Ekspresi: Saatnya Pemerintah Introspeksi

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan kemerdekaan tahun ini telah memunculkan kontroversi yang tak terduga. Alih-alih sekadar menjadi simbol hiburan atau ekspresi anak muda, bendera fiksi itu justru menjadi alat kritik sosial yang ramai diperbincangkan. Pemerintah bereaksi dengan cara represif di beberapa daerah: bendera disita, mural dihapus, bahkan ada intimidasi terhadap masyarakat yang berani mengibarkannya.

Dalam konteks ini, saya sepenuhnya sejalan dengan pernyataan Amnesty International yang menilai pelarangan serta tindakan represif tersebut justru berlebihan dan melanggar prinsip kebebasan berekspresi.

Efek Bumerang dari Pelarangan

Sejarah menunjukkan, pelarangan sering kali justru membuat sesuatu semakin populer. Begitu pula dengan bendera One Piece. Setelah aparat mulai melakukan razia, orang-orang malah penasaran, mencari tahu maknanya, hingga membelinya untuk ikut serta dalam ekspresi simbolik tersebut. Para penjual bendera bahkan mengaku kebingungan memenuhi permintaan yang mendadak meningkat.

Ironisnya, saat bendera Merah Putih seharusnya ramai berkibar menjelang 17 Agustus, justru di beberapa jalan yang saya lewati beberapa hari menjelang 17 Agustus bendera Merah Putih tampak jarang dipasang di mobil-mobil. Hanya beberapa orang yang menghiasi kendaraanya dengan bendera merah putih, sementara ada yang justru tetap memilih mengibarkan bendera One Piece. Fenomena ini jelas menunjukkan adanya jarak emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Mengapa Orang Memilih Simbol Alternatif?

Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan pemerintah bukanlah “bagaimana menertibkan bendera ini,” melainkan “mengapa masyarakat merasa perlu mengibarkannya?”.

Apakah ada keresahan yang tidak terwakili? Apakah kritik sosial yang ingin disampaikan tidak mendapat ruang? Atau apakah generasi muda mencari simbol kebebasan baru karena merasa simbol negara tidak lagi mewakili aspirasi mereka?

Dengan melarang dan merazia, pemerintah justru terlihat defensif dan anti-kritik. Padahal, di era demokrasi, simbol-simbol alternatif seperti bendera One Piece bisa menjadi cermin berharga untuk memahami kegelisahan masyarakat.

Pemerintah Harus Introspeksi, Bukan Represif

Amnesty International dengan tepat mengingatkan bahwa ekspresi damai melalui simbol bukanlah makar. Pemerintah seharusnya berhenti melihat segala bentuk kritik sebagai ancaman. Tindakan represif hanya memperlebar jurang antara rakyat dan negara.

Sudah waktunya pemerintah melakukan introspeksi diri. Fenomena One Piece ini harus dipahami sebagai sinyal: ada keresahan, ada suara yang ingin didengar. Solusi terbaik bukanlah menertibkan dengan tangan besi, melainkan membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi, dan mencari kebijakan yang membuat masyarakat kembali merasa dekat dengan simbol kebangsaan mereka sendiri.

Penutup

Menyikapi bendera One Piece dengan represif hanya akan menambah rasa jauh antara pemerintah dan rakyat. Justru, fenomena ini adalah undangan untuk berbenah, agar Merah Putih kembali berkibar bukan karena dipaksa, melainkan karena lahir dari kesadaran dan kebanggaan rakyat.