Mengapa Indonesia Membutuhkan Partai Oposisi Sejati?

Oposisi: Kata yang Jarang Dipakai, Tapi Dibutuhkan

Di Indonesia, kata “oposisi” sering terdengar tabu. Tidak ada partai yang dengan terbuka menyebut dirinya oposisi. Semua ingin dianggap “partai penyeimbang” atau “kritikus konstruktif” tanpa benar-benar mengambil posisi di luar lingkaran kekuasaan.

Namun, kalau kita mau jujur, demokrasi tanpa oposisi sejati ibarat rumah tanpa tiang penyangga. Pemerintah bisa berjalan semaunya sendiri, atau lebih buruk lagi, menjadi mesin besar yang tak lagi dikritisi.

Fungsi Oposisi: Bukan Sekadar Melawan

Sering kali oposisi dipandang negatif, seolah tugasnya hanya menentang pemerintah. Padahal, dalam demokrasi sehat, oposisi punya fungsi penting:

1. Mengontrol kekuasaan

Kekuasaan yang terlalu besar cenderung disalahgunakan. Oposisi menjadi pengawas alami agar pemerintah tidak terjebak dalam kesewenang-wenangan.

2. Membuka ruang kritik yang sehat

Kritik dari oposisi bukan tanda permusuhan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik itu membuat pemerintah lebih hati-hati dan rasional dalam mengambil keputusan.

3. Menawarkan alternatif gagasan

Oposisi yang kuat bukan sekadar berkata “tidak setuju”, tetapi menawarkan jalan keluar lain. Dengan begitu rakyat punya pilihan kebijakan, bukan hanya satu suara dari pemerintah.

4. Menjaga dinamika demokrasi

Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahun sekali, tetapi juga soal perdebatan ide yang hidup. Tanpa oposisi, parlemen bisa berubah menjadi ruang formalitas belaka.

Ketika Semua Partai Ingin Masuk Pemerintahan

Fenomena politik Indonesia menunjukkan hampir semua partai lebih suka berada di lingkar kekuasaan. Alasannya pragmatis: akses ke jabatan menteri, peluang anggaran, dan kedekatan dengan sumber daya politik.

Padahal, keberanian memilih berada di luar pemerintahan justru adalah sikap yang terhormat. Dengan menjadi oposisi, partai menunjukkan bahwa ia konsisten mengawal janji politik dan berani memperjuangkan suara rakyat yang mungkin tidak didengar pemerintah.

Tanpa oposisi, demokrasi kehilangan vitamin pentingnya: pengimbang kekuasaan.

Belajar dari Demokrasi Mapan

Di negara seperti Inggris, oposisi memiliki status resmi sebagai “shadow cabinet”. Artinya, mereka menyiapkan versi alternatif dari setiap kebijakan pemerintah. Jika pemerintah punya Menteri Pendidikan, maka oposisi punya “Menteri Bayangan Pendidikan” yang siap mengkritik dan menawarkan kebijakan tandingan.

Model ini membuat pemerintah tidak bisa asal bicara atau mengambil keputusan sepihak. Mereka tahu ada mata lain yang mengawasi dan siap memberi alternatif.

Indonesia bisa belajar dari sini: bahwa oposisi bukan musuh negara, melainkan mitra kritis yang menjaga jalannya demokrasi tetap sehat.

Suara Rakyat yang Tak Terdengar

Tanpa oposisi, ke mana rakyat yang tidak puas akan bersuara? Jika semua partai sibuk memuji pemerintah, maka kritik rakyat kehilangan saluran politik. Dampaknya, kritik berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi, atau ke media sosial dalam bentuk ledakan ketidakpuasan.

Inilah yang sedang kita saksikan: di satu sisi, pemerintah mengklaim ekonomi tumbuh, kesejahteraan naik, dan hukum ditegakkan. Tapi di sisi lain, rakyat masih resah dengan harga pangan, akses kesehatan, hingga ketidakpastian kerja. Jurang antara narasi pejabat dan realitas rakyat makin terasa.

Seharusnya, partai oposisi hadir untuk menyuarakan keresahan itu secara terstruktur dan memberi jalan keluar. Tanpa itu, demokrasi bisa kehilangan fungsi representatifnya.

Penutup: Oposisi Adalah Vitamin Demokrasi

Oposisi sejati bukan ancaman, melainkan penyeimbang. Tanpa oposisi, pemerintah bisa terjebak dalam pencitraan, sibuk membangun image tanpa mendengar kritik.

Indonesia butuh oposisi sejati agar:

Kritik tidak dianggap serangan pribadi.

Rakyat punya alternatif kebijakan.

Pemerintah tidak merasa paling benar.

Demokrasi tetap hidup dan dinamis.

Sudah waktunya kita berhenti menganggap oposisi sebagai musuh. Sebaliknya, oposisi adalah tanda sehatnya demokrasi. Karena dalam politik, yang berbahaya bukanlah kritik, tetapi diamnya suara rakyat karena tidak lagi percaya pada sistem.